Association of South East Asian Nation (ASEAN) dengan mantap memastikan diri masuk dalam babak baru percaturan geoekonomi dan geopolitik global. Hal ini ditandai dengan ekonomi China, India sebagai mitra utama ASEAN melaju pesat. Posisi ASEAN sebagai kawasan strategis diintegrasi dengan beberapa langkah strategis yang diambil organisasi yang beranggotakan 10 negara di Asia Tenggara minus Timor Leste ini dalam mewujudkan ASEAN Community. Dalam mewujudkan ASEAN Community ini ada tiga pilar utama, yaitu pilar pertama politik-keamanan dengan menciptakan ASEAN Political Security Community (APSC), pilar kedua ekonomi dengan upaya menciptakan ASEAN Economic Community (AEC) dan pilar ketiga sosial-budaya dengan upaya mewujudkan ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC). Melihat visi ASEAN ke depan, sekarang mari kita lihat lebih lanjut bagaimana kesiapan perekonomian bangsa Indonesia menghadapi AEC 2015.

Sebelum kita merumuskan langkah strategis ekonomi yang diambil oleh pemerintah Indonesia menghadapi AEC 2015, mari kita lihat pokok permasalahan-permasalahan yang sekiranya perlu dipersiapkan oleh Indonesia menghadapi AEC 2015 dan juga melihat bagaimana posisi Indonesia di pasar ASEAN. Berdasar analisis dari Road Map HIPMI, setidaknya terdapat tiga indikator yang digunakan untuk meraba posisi Indonesia di ekonomi ASEAN. Pertama, pangsa ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN cukup besar. Nilai ekspor Indonesia ke Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand mencapai 13,9 persen dari total ekspor Indonesia pada 2005. Kedua, daya saing ekonomi Indonesia buruk dibandingkan negara ASEAN lainnya. Sebagaimana yang dilaporkan oleh Forum Ekonomi Dunia dalam Global Competitiveness Index 2011-2012, peringkat Indonesia turun menjadi peringkat 46 dari peringkat 44 pada 2010. Ketiga, percepatan investasi di Indonesia tertinggal bila dibandingkan negara ASEAN lainnya. Selain akibat dari sisa krisis ekonomi, rendahnya investasi dipicu pula oleh buruknya infrastruktur ekonomi, kelambanan birokrasi, dan mahalnya izin usaha. Berkaitan dengan hal ini, Indonesia harus serius mempersiapkan diri.

            Selanjutnya untuk mewujudkan kesiapan dibidang ekonomi Indonesia dalam menyongsong ASEAN Community 2015, kebijakan-kebijakan dan langkah strategis yang berkaitan dengan peningkatan daya saing produk Indonesia untuk pasar global dan penanganan strategis untuk poin ketiga dalam indikator posisi Indonesia di ekonomi ASEAN. Untuk menghadapi AEC 2015 tiga langkah strategis ini mungkin harus segera dipersiapkan: meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi yang mengkoneksikan seluruh wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan dalam satu kesatuan, penerapan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mendukung pemajuan kualitas produksi pangan dan non pangan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, dan mewujudkan Badan Publik (Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif) yang transparan, akuntabel menuju good governance dan clean government (Tatakelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih) atau anti KKN. Dalam rangka meningkatkan kesiapan sarana dan prasarana, Kementerian PU, Perhubungan, Pemerintah daerah secara sinergi membangun infrastruktur transportasi di seluruh wilayah Indonesia khususnya sentra-sentra produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan baik transportasi darat, laut dan udara dengan memperhatikan sistem yang berkelanjutan dan kelestarian alam dan lingkungan. Sebagai contoh adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian PU dan Pemda membangun jaringan prasarana dan penyediaan sarana transportasi antar moda, antar pulau yang terintegrasi seperti membangun terminal bandara, terminal angkutan darat dan pelabuhan laut baik skala internasional, antar provinsi dan antar pulau kecil, terluar dan tertinggal. Selanjutnya untuk langkah strategis kedua, Kementerian Ristek dan BPPT bersama pemangku kepentingan lainnya sudah seharusnya dapat mengoptimalkan pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dalam rangka meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Namun, kedua langkah strategis tersebut tidak akan dapat berjalan apabila langkah strategis ketiga ini tidak dapat dijalankan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Komisi Informasi Pusat bersama organisasi non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap perwujudan pemerintahan yang bersih secara sistemik harus mampu melaksanakan undang-undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan cara-cara sosialisasi, edukasi, pengawasan, pengecekan dan penyelesaian sengketa  informasi publik. Pada akhirnya dengan dapat memenuhi tiga langkah strategis di atas seluruh faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti SDA, SDM, teknologi, budaya, dan modal, dapat berkembang secara koheren bersiap menghadapi AEC 2015

   Patrick Kuntara Harpranata Silangit 

Staff Departemen Kajian Strategis BEM FEB UGM